Pengertian Sertifikasi Guru Telah Menyimpang

Pengertian sertifikasi guru sebenarnya sudah jelas diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tapi dalam prakteknya, pengertian sertifikasi guru ini sudah boleh dikatakan menyimpang.

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi guru. Syarat yang dimaksud yakni memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana atau Diploma IV (S1/D-IV) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Sebagai imbasnya, guru yang bersertifikat pendidik menerima tunjangan profesinya (lebih populer disebut tunjangan sertifikasi) sebesar satu kali gaji pokok yang diterima guru sebagai PNS. Tunjangan tersebut tentu saja berfungsi untuk meningkatkan kualitas guru.

Secara tertulis, pengertian sertifikasi guru sudah ideal yakni bersertifikat dan berfungsi sebagai agen pembelajaran. Kenyataannya banyak guru masih resah setelah mendapatkan sertifikat pendidik.

Lalu dimana letak penyimpangannya? Penyimpangan pengertian sertifikasi guru lebih terasa dikalangan guru sendiri dan penentu kebijakan sertifikasi.

Bagi Guru

Guru berjuang ingin mendapat sertifikat pendidik karena “iming-iming” dan melihat teman-temannya sudah mendapatkan tunjangan profesi, bukan lagi karena ingin meningkatkan kualitas diri.

Di kalangan guru, sertifikasi guru lebih lekat dengan tugas mengajar 24 jam tatap muka tiap minggu. Jika tidak memenuhi, maka guru tersebut tidak berhak mendapatkan tunjangannya. Bisa dianggap bahwa sertifikat yang didapatkan oleh guru tidak lantas menghasilkan tunjangan sertifikasi jika jam mengajarnya tidak memenuhi 24 jam tatap muka per minggu.

Efek sampingnya terjadi ketika guru mengecek data sertifikasi guru secara online dan menemukan bahwa ternyata mereka tidak memenuhi atau tidak diakui jam mengajarnya. Kalau sudah seperti itu, otomatis guru tidak akan mendapat tunjangan sertifikasinya.

Bagi penentu kebijakan sertifikasi

Penentu kebijakan lebih fokus pada urusan apakah guru tersertifikasi bekerja atau tidak. Mereka terfokus memperbaiki cara mengetahui apakah guru sudah memenuhi jam kerjanya atau tidak.

Penentu kebijakan melakukan pendataan guru secara online dengan memusatkan perhatian pada 24 jam tatap muka yang harus dipenuhi guru, bukan pada kualitas yang dimiliki guru.

Mereka akan merekomendasikan siapa yang berhak menerima atau tidak menerima tunjangan sertifikasi berdasarkan data guru yang memenuhi jam kerja 24 jam tatap muka.

Dari kenyataan yang terjadi, sangat jelas bahwa pengertian sertifikasi guru sudah menyimpang. Tidak terlihat dimana intisari sertifikasi guru sebenarnya. Pertanyaan yang bisa dijadikan renungan seputar sertifikasi guru ialah “apakah sertifikasi guru bernilai uang atau bernilai kualitas?”

Comments

  1. Saya lebih setuju satu naik yang lainnya juga naik, karena guru yang sudah sertifikasi bukan tidak mungkin lebih baik dari guru yang belum sertifikasi, karena sistem pemberian sertifikasi masih amburadul!
    Edi – Aura Ide recently posted..Daftar Peserta Lomba buat Puisi CintaMy Profile

Speak Your Mind

*

CommentLuv badge